POROSIDN.COM - Aktifis Lebak Selatan, Deden Haditiya soroti perihal menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Banten yang ditemukan telur mentah. Deden menilai kejadian ini merupakan insiden yang fatal dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sabtu, 24/01/2026.
Deden menilai bahwa kejadian ini bukan hanya sekedar kelalaian semata, tapi merupakan bentuk ketidaksiapan SPPG dalam menjalankan tugasnya sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyediakan makanan yang bergizi dan layak konsumsi.
Selain itu juga kata Deden, kejadian ini menandakan Kepala SPPG dan ahli gizi tidak bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas yang diembannya. Kepala SPPG terang Deden, bertanggung jawab penuh atas operasional SPPG, mulai dari pengawasan pengadaan bahan pangan, memasak, pemorsian, jaminan mutu, hingga distribusi tepat waktu.
Kemudian tugas ahli gizi lanjut Deden, harusnya mampu membuat perencanaan menu bergizi seimbang, menghitung kebutuhan gizi penerima manfaat (anak/ibu hamil), mengawasi proses produksi makanan di dapur (pemilihan bahan, pengolahan, kebersihan), quality control, monitoring status gizi, edukasi gizi, serta penyusunan laporan dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan efektif dan aman.
"Kepala SPPG dan ahli gizi bertanggung jawab penuh atas operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari pengawasan memasak, jaminan mutu hingga distribusi tepat waktu. Maka atas kejadian ini, menandakan Kepala SPPG tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik," kata Deden.
Selain itu, Deden juga mempertanyakan kredibilitas yayasan dan mitra pemilik SPPG, karena menurut Deden, mereka sebagai pemilik dapur telah lalai dalam penyelenggaraan program MBG.
Kejadian menu yang tidak layak ini lanjut Deden, bukan hal yang pertama dilakukan oleh SPPG Peucang Pari, karena sebelumnya juga ditemukan menu MBG yang disajikan kepada siswa sudah basi dan tidak layak di konsumsi.
"Kejadian ini perlu di usut tuntas. BGN harus turun melakukan evaluasi dan investigasi. Ini bukan hanya persoalan kelalaian semata, tapi juga ketidaksiapan SPPG dalam menjalankan program MBG. Jika perlu stop operasional SPPG" pungkasnya. ***
