POROSIDN.COM – Kondisi infrastruktur di Kabupaten Lebak kembali menuai kritik tajam. Presiden Mahasiswa (Presma) BEM Universitas La Tansa Mashiro menyoroti ketimpangan pembangunan yang dinilai belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di wilayah pelosok.
Presma menegaskan bahwa narasi kemajuan pembangunan yang selama ini digaungkan Pemerintah Kabupaten Lebak tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Menurutnya, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi dua bidang yang paling terdampak akibat buruknya akses infrastruktur.
Pada sektor pendidikan, mahasiswa menyoroti masih banyaknya gedung Sekolah Dasar (SD) yang mengalami kerusakan parah. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menghambat proses belajar mengajar, tetapi juga mengancam keselamatan peserta didik.
“Kami masih menerima laporan tentang siswa yang harus belajar di bawah ancaman atap roboh. Bagaimana kita bisa berbicara mencetak Generasi Emas 2045 jika sarana belajar saja tidak layak?” tegas Presma BEM La Tansa Mashiro dalam keterangan tertulisnya.
Selain kondisi bangunan sekolah, akses jalan menuju sekolah di wilayah Lebak Selatan dan daerah pedalaman juga dinilai memprihatinkan. Jalan rusak parah disebut menjadi hambatan serius bagi anak-anak desa untuk memperoleh hak pendidikan yang setara.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, BEM La Tansa Mashiro mengkritik rencana pembangunan RSUD baru yang dinilai tidak akan efektif tanpa dibarengi perbaikan jalan poros desa sebagai jalur transportasi darurat.
“Apa gunanya rumah sakit besar jika ibu hamil masih harus ditandu melewati jalan berlumpur karena ambulans tidak bisa masuk? Jalan poros desa adalah nadi pelayanan kesehatan. Jika nadinya terputus, pelayanan secanggih apa pun tidak akan sampai ke rakyat,” lanjutnya.
Menyikapi kondisi tersebut, BEM Universitas La Tansa Mashiro menyampaikan tiga tuntutan kepada Pemkab Lebak. Pertama, melakukan audit dan pemetaan infrastruktur pendidikan secara transparan serta memprioritaskan perbaikan sekolah rusak. Kedua, mendorong pemerataan pembangunan jalan poros desa agar tidak hanya terpusat di Rangkasbitung, tetapi juga menjangkau wilayah pinggiran. Ketiga, menuntut transparansi anggaran agar masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan proyek infrastruktur.
“Kami tidak membutuhkan seremoni peresmian yang megah, sementara rakyat masih harus mempertaruhkan nyawa hanya untuk berangkat ke sekolah atau ke puskesmas,” pungkasnya. ***
