POROSIDN.COM - Polemik dugaan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbelatung di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang belum benar-benar reda. Setelah video yang mempersoalkan kualitas makanan itu beredar luas di media sosial, lima kader Posyandu Anggrek 6 justru tampil memberikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf.
Alih-alih menutup persoalan, kemunculan video klarifikasi tersebut memunculkan pertanyaan baru di tengah publik: apakah pernyataan itu disampaikan secara sukarela, atau ada tekanan tertentu di belakangnya?
Dalam video yang beredar pada Sabtu (9/5/2026), para kader menyatakan informasi mengenai menu MBG dari SPPG Cigadung 3 yang disebut mengandung belatung dan mengeluarkan bau tak sedap tidak terbukti setelah dilakukan pengecekan ulang.
“Kami menyatakan bahwa video yang beredar di masyarakat yang disebarkan oleh yang berinisial R itu tidak benar adanya dan sudah dicek secara real di lapangan,” ujar salah seorang kader dalam rekaman tersebut.
Mereka juga menyampaikan permintaan maaf kepada pihak SPPG Cigadung 3 serta masyarakat luas atas kegaduhan yang sempat muncul akibat video viral itu.
“Atas video tersebut terutama kepada pihak yang dirugikan dari SPPG Cigadung 3 dan masyarakat pada umumnya, sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya,” lanjut pernyataan itu.
Namun, dalam banyak kasus yang melibatkan kontroversi layanan publik, klarifikasi kerap tidak otomatis menghentikan tanda tanya. Publik justru menilai penting menelusuri konteks di balik pernyataan tersebut: siapa yang memfasilitasi, bagaimana prosesnya, dan apakah seluruh pihak merasa bebas menyampaikan pendapat.
Kecurigaan semacam itu menguat karena isu yang dipersoalkan menyangkut konsumsi anak-anak sekolah. Program MBG, yang bertujuan memperbaiki gizi siswa, seharusnya berjalan dengan standar keamanan pangan ketat dan mekanisme pengawasan transparan. Ketika muncul keluhan, respons yang dibutuhkan bukan sekadar bantahan, melainkan audit terbuka dan penjelasan berbasis fakta.
Selain kader Posyandu, perempuan bernama Dewi yang sebelumnya merekam video viral juga menyampaikan permintaan maaf secara terpisah. Ia mengaku video permintaan maaf tersebut dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.
Menurutnya, setelah pengecekan ulang, ia menyebut makanan yang sebelumnya dipersoalkan tidak ditemukan adanya belatung maupun telur lalat.
“Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak MBG Cigadung 3 atas video menu nugget kaki naga dengan berbicara ada di dalamnya belatung dan telur lalat,” kata Dewi.
Pernyataan Dewi itu memang menjadi bagian penting dari narasi terbaru. Meski demikian, di ruang publik, klarifikasi tidak selalu identik dengan berakhirnya persoalan. Terlebih bila sebelumnya sudah muncul keresahan warga mengenai kualitas makanan yang diterima anak-anak mereka.
Kasus Cigadung menunjukkan satu hal: kepercayaan publik tidak dibangun lewat video permintaan maaf semata. Ia lahir dari transparansi, keterbukaan data, dan jaminan bahwa warga dapat menyampaikan kritik tanpa rasa takut. Jika itu tak dijawab, dugaan adanya tekanan akan terus hidup sebagai pertanyaan. ***
