POROSIDN.COM - Potret keadilan sosial di negeri ini kembali menampilkan wajahnya yang getir. Di berbagai daerah, gaji karyawan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diketahui melampaui penghasilan guru honorer, kader posyandu, hingga kader pemberdayaan masyarakat desa.
Fakta ini bukan sekadar angka di atas kertas—ia adalah luka sosial yang nyata dan menyayat hati.
PARA PENJAGA BANGSA YANG TERABAIKAN
Guru honorer adalah garda terdepan masa depan bangsa. Meski penghasilannya sering kali di bawah upah minimum, mereka tetap setia mendidik karakter anak-anak di pelosok negeri.
Kondisi serupa dialami kader posyandu dan kader pemberdayaan masyarakat. Mereka bekerja mendampingi ibu dan balita serta menggerakkan roda pembangunan desa, namun sering kali hanya menerima insentif yang bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya transportasi.
IRONI PROGRAM BARU VS PENGABDIAN PANJANG
Sangat ironis ketika karyawan program MBG yang baru saja berjalan langsung menerima upah yang jauh lebih layak. Perlu ditegaskan, ini bukan soal menyalahkan pekerja MBG—karena setiap pekerja berhak atas upah layak.
Namun, pertanyaannya adalah: Mengapa mereka yang telah mengabdi puluhan tahun justru terus dibiarkan hidup dalam kekurangan?
PELANGGARAN TERHADAP AMANAT KONSTITUSI
Ketimpangan ini terasa semakin perih karena negara seakan terbiasa menggantungkan pelayanan dasar pada "kesabaran" dan "ketulusan" rakyat kecil. Padahal, UUD 1945 secara tegas menjamin:
Pasal 27 ayat (2): Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pasal 34: Kewajiban negara dalam memelihara kelompok rentan.
Ketika para pejuang di akar rumput ini hidup di bawah standar layak, maka amanat konstitusi sedang diabaikan secara nyata.
INVESTASI MORAL, BUKAN BEBAN ANGGARAN
Jika ketidakadilan ini terus dinormalisasi, jangan heran bila muncul kelelahan kolektif. Kita tidak bisa terus bermimpi tentang "Generasi Emas" jika para pejuangnya dibiarkan berjuang sendirian tanpa perlindungan kesejahteraan.
Sudah waktunya negara berhenti memuji pengabdian tanpa memberikan penghargaan yang setimpal. Kesejahteraan guru honorer dan kader desa bukanlah beban anggaran, melainkan investasi moral dan sosial. Jika hari ini jerih payah mereka masih dibayar dengan ketidakadilan, maka masa depan bangsa inilah yang sedang dipertaruhkan. Ini bukan sekadar soal selisih gaji. Ini soal nurani. ***
Penulis: M. Febi Pirmansyah. Aktifis Sosial Kabupaten Lebak. ***
