Dugaan Pungli Rp8 Juta per Desa, GMBI-BPPKB-Badak Banten Siap Kepung Bimtek!”

Ilustrasi Koperasi Desa Merah Putih

LEBAK, POROSIDN.COM – Dugaan pungutan biaya sebesar Rp8 juta per desa dalam agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Lebak menuai sorotan. Menanggapi persoalan tersebut, LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Lebak bersama Ormas BPPKB dan Badak Banten menyatakan siap melakukan pengawalan ketat terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Bimtek yang dijadwalkan berlangsung di Hotel Grand Kesha, Rangkasbitung, dengan beberapa gelombang akan dimulai dari tanggal 23/11/2026 sampai 05/12/2026 itu melibatkan tiga orang perwakilan perangkat desa dari masing-masing desa se-Kabupaten Lebak.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang digagas Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Lebak.

Namun, rencana pelaksanaan Bimtek tersebut justru menimbulkan polemik di kalangan pemerintahan desa. Pasalnya, setiap desa disebut-sebut dibebankan biaya sebesar Rp8 juta yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Desa (APBDes).

Persoalan ini menjadi perhatian karena muncul pertanyaan mengenai dasar hukum pembebanan biaya tersebut, terlebih pemerintah desa disebut tidak memiliki ikatan perjanjian kerja sama secara langsung dengan pihak penyelenggara.

Ketua LSM GMBI Distrik Lebak, King Naga, mengatakan pihaknya menerima sejumlah pengaduan dari kepala desa yang mempertanyakan besaran biaya serta mekanisme pembiayaan kegiatan tersebut.

"Berdasarkan keterangan sejumlah kepala desa yang mengadu kepada kami, mereka sangat mengeluhkan adanya pungutan sebesar Rp8 juta per desa. Apalagi sumber dananya dari pemerintah desa, sementara pihak desa sendiri tidak pernah membuat MoU secara langsung," tegas King Naga, Jumat, 20/11/2026.

Ia menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan kegiatan Bimtek sebagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun, menurutnya, setiap pembebanan biaya yang menggunakan anggaran desa harus memiliki dasar hukum, mekanisme penganggaran, serta pertanggungjawaban yang jelas.

"Kami tidak anti terhadap kegiatan Bimbingan Teknis, apalagi program peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa. Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika setiap desa dibebankan biaya sebesar Rp8 juta, sementara dasar hukum, mekanisme penganggaran, serta transparansi penggunaan anggarannya belum dijelaskan secara terbuka," ujarnya.

King Naga juga mempertanyakan pihak yang menetapkan nominal biaya tersebut serta mekanisme pengelolaan dana yang dibebankan kepada masing-masing desa.

"Jangan sampai program yang seharusnya bertujuan meningkatkan kapasitas pengurus Koperasi Desa Merah Putih justru menjadi beban keuangan pemerintah desa. Kami ingin tahu, atas dasar apa pungutan tersebut dilakukan? Siapa yang menetapkan nominal Rp8 juta, dan ke mana aliran dana tersebut dialokasikan?" katanya.

Atas persoalan tersebut, King Naga memastikan pihaknya bersama Ormas BPPKB dan Badak Banten akan hadir melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan.

"Kami dari GMBI, bersama Ormas BPPKB dan Badak Banten, tidak akan tinggal diam. Kami siap turun langsung mengawal kegiatan ini. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, kami akan mendorong agar persoalan tersebut diperiksa oleh instansi berwenang," tegasnya.

Menurutnya, pengelolaan anggaran desa tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena menyangkut kepentingan masyarakat. Setiap penggunaan anggaran harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Ingat, anggaran desa adalah uang rakyat, bukan anggaran yang bisa digunakan atau dibebankan begitu saja tanpa landasan aturan yang jelas. Jangan jadikan desa sebagai objek pungutan berkedok peningkatan kapasitas," tandas King Naga.

Lebih lanjut, dugaan penarikan dana dari anggaran desa tanpa dasar hukum yang jelas perlu mendapat perhatian serius. Apabila ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan, pemaksaan, atau penyimpangan penggunaan anggaran, persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan oleh Inspektorat maupun aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dapat menjadi salah satu rujukan apabila unsur pemaksaan oleh penyelenggara negara dalam penyalahgunaan kekuasaan terbukti terpenuhi. Sementara itu, ketentuan pemerasan dalam KUHP juga dapat diterapkan apabila unsur-unsurnya terpenuhi," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, King Naga meminta Pemerintah Kabupaten Lebak dan pihak IKOPIN memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penetapan biaya Rp8 juta per desa, sumber pembiayaan, serta legalitas pelaksanaan kegiatan.

"Kami meminta Pemerintah Kabupaten Lebak dan pihak IKOPIN membuka seluruh dokumen kerja sama serta menjelaskan secara transparan dasar pembebanan biaya tersebut. Jika memang semuanya sesuai aturan, silakan buktikan secara terbuka kepada publik," pungkasnya.

Ia menegaskan, pengawalan tersebut bukan untuk menghalangi program pemerintah, melainkan memastikan setiap kebijakan yang menyangkut keuangan desa berjalan sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Jangan sampai niat meningkatkan kapasitas desa justru berujung pada persoalan pengelolaan anggaran. Kami akan kawal sampai semuanya terang benderang," tutupnya.

Sampai berita ini di lansir, wartawan masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait. ***