Bimtek KDMP Rp8 Juta per Desa, King Naga: Diduga Pungli!”

King Naga, Ketua LSM GMBI Distrik Lebak

LEBAK, POROSIDN.COM – Rencana pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Lebak menuai sorotan. Pasalnya, dalam kerja sama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak dengan Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN), setiap desa dikabarkan diwajibkan mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 juta untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Kebijakan yang disebut-sebut menggunakan sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) itu mendapat kritik dari King Naga, Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Lebak. Ia menduga pungutan tersebut berpotensi menjadi praktik pungutan liar (pungli) yang dibungkus melalui kegiatan Bimtek.

"Jika melihat pola dan nominal yang dipatok sama rata kepada setiap desa, patut dipertanyakan dasar hukum dan urgensi penarikan biaya tersebut. Jangan sampai kegiatan Bimtek justru menjadi kedok untuk melakukan pungutan yang membebani pemerintah desa," tegas King Naga dalam keterangannya di Lebak, Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, kewajiban pembayaran sebesar Rp8 juta per desa bukan persoalan kecil. Terlebih, pemerintah desa saat ini telah dihadapkan pada berbagai kebutuhan anggaran dan program prioritas, termasuk pembangunan fisik gerai maupun gedung Koperasi Desa Merah Putih.

King Naga menegaskan, keberadaan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Lebak dan IKOPIN tidak boleh secara otomatis dijadikan dasar untuk membebankan biaya kepada seluruh desa tanpa kejelasan regulasi, mekanisme pembiayaan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

"Jangan sampai MoU dijadikan tameng untuk menguras anggaran desa. Aparat Penegak Hukum (APH) harus turun tangan melakukan penelusuran terhadap dasar hukum, mekanisme penarikan, serta transparansi penggunaan dana Rp8 juta per desa tersebut," tambahnya.

Sementara itu, sejumlah kepala desa di Kabupaten Lebak dikabarkan turut mengeluhkan kewajiban pembayaran tersebut. Mereka disebut berada dalam posisi sulit karena kegiatan tersebut telah disertai surat edaran dan pembahasan bersama jajaran instansi terkait di tingkat kabupaten.

"Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sifat kewajiban pembayaran, apakah merupakan keputusan yang mengikat, bentuk partisipasi sukarela, atau bagian dari mekanisme kerja sama yang telah disepakati," katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemkab Lebak maupun IKOPIN belum memberikan keterangan resmi terkait polemik tersebut. Wartawan porosidn.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan dan menjaga keberimbangan pemberitaan. ***