POROSIDN.COM - Komisi IX DPR RI menyoroti lemahnya pengawasan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah hampir 1.000 anak dilaporkan mengalami keracunan sepanjang April 2026.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (20/4/2026), Pimpinan Komisi IX DPR RI Charles Honoris secara tegas mencecar Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, terkait belum optimalnya peran lembaga tersebut.
“Kenapa masih terjadi keracunan sampai hari ini? Padahal BPOM sudah ditugaskan melakukan pengawasan,” kata Charles.
Ia menilai program MBG terkesan dipaksakan berjalan cepat tanpa kesiapan pengawasan yang memadai. Bahkan, dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disebut belum seluruhnya memiliki standar keamanan dari BPOM.
“Terlihat seperti kejar target. Dapur dibangun sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat, tapi aspek keamanan pangan terabaikan,” ujarnya.
Charles juga mengkritik struktur anggaran BPOM yang dinilai tidak sehat. Dari total Rp1,95 triliun, lebih dari separuh terserap untuk belanja pegawai.
“Ini bukan tata kelola yang baik. Standar internasional saja membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen,” tegasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengakui keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama, termasuk untuk melakukan uji sampel makanan secara acak.
“Secara jujur, pengambilan sampel prakejadian belum kami lakukan karena anggarannya belum tersedia,” ungkap Taruna.
BPOM saat ini baru sebatas melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap puluhan ribu kader yang akan terlibat dalam program MBG.
Kondisi ini memicu kekhawatiran DPR bahwa program yang bertujuan meningkatkan gizi anak justru berisiko menimbulkan masalah kesehatan baru jika pengawasan tidak segera diperkuat. ***
