POROSIDN.COM - Ombudsman Republik Indonesia meminta pemerintah mengevaluasi rencana pengadaan 105.000 unit kendaraan niaga impor untuk mendukung program logistik Koperasi Desa Merah Putuh. Evaluasi dinilai penting agar anggaran negara sebesar Rp24,6 triliun tepat guna dan tidak menimbulkan masalah operasional di lapangan. Jumat, 3 April 2026.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menyoroti potensi kendala teknis apabila spesifikasi kendaraan impor tidak sesuai dengan kebijakan energi nasional, khususnya penggunaan biodiesel B40/B50.
Menurut Yeka, penggunaan kendaraan berstatus Completely Built Up (CBU) dengan standar mesin tertentu berisiko mengalami gangguan jika tidak kompatibel dengan bahan bakar yang berlaku di Indonesia.
“Ketidaksesuaian ini berpotensi memicu gangguan fungsi mesin dalam skala luas dan menghambat distribusi pangan di desa,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika terjadi kendala teknis, masyarakat bisa terbebani biaya perawatan tinggi serta kesulitan memperoleh suku cadang, terutama di wilayah terpencil. Hal tersebut justru berpotensi menghambat tujuan penyediaan bahan pokok murah bagi masyarakat desa.
Ombudsman menegaskan pentingnya sinergi kebijakan antarinstansi sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003.
Sebagai solusi, Ombudsman menyarankan pemerintah memprioritaskan penggunaan produk otomotif dalam negeri, seperti produksi PT Pindad atau konsorsium nasional. Kendaraan lokal dinilai lebih sesuai dengan karakteristik bahan bakar nasional serta memiliki dukungan layanan purnajual yang lebih siap.
Selain itu, Ombudsman juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran distribusi. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun, pengadaan armada sebaiknya difokuskan pada 11.524 desa tertinggal dan sangat tertinggal di berbagai wilayah Indonesia.
Sementara untuk desa berkembang dan maju, pemerintah disarankan mengoptimalkan sistem logistik berbasis digital melalui peran BUMDes dan koperasi sebagai agregator distribusi.
“Dengan kombinasi armada fisik untuk wilayah tertinggal dan penguatan digital di desa maju, kedaulatan pangan nasional dapat tercapai secara lebih efisien dan akuntabel,” tutup Yeka.
