POROSIDN.COM – Program ketahanan pangan melalui pengadaan delapan ekor sapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Situregen, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, menuai sorotan. Pasalnya, sapi yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2025 tersebut tidak ditemukan.
Berdasarkan hasil penelusuran awak media pada Senin (27/4/2026), kandang sapi yang terletak di Kampung Cikaret, Desa Situregen, tampak kosong tanpa adanya aktivitas peternakan. Tidak terlihat satu pun hewan ternak di lokasi yang seharusnya menjadi pusat pengelolaan program ketahanan pangan desa tersebut.
Kondisi ini sontak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai keberadaan sapi-sapi tersebut, serta pengelolaan program yang menggunakan anggaran Dana Desa.
Ketua BUMDes Situregen, Andika, didampingi Sekretaris BUMDes Arip, membenarkan bahwa sapi-sapi tersebut saat ini memang tidak berada di kandang milik BUMDes.
Ia menjelaskan, dari total delapan ekor sapi yang diadakan, satu ekor dilaporkan mati, sementara tujuh ekor lainnya dipindahkan dan sedang dalam proses karantina di wilayah Malingping.
Menurut Andika, pemotongan terhadap satu ekor sapi dilakukan karena kondisi hewan yang sakit parah dan tidak dapat diselamatkan. Keputusan tersebut, kata dia, telah melalui proses musyawarah bersama unsur pemerintahan desa.
“Satu ekor sapi sempat sakit. Setelah dikonsultasikan dengan pihak terkait atau Ekswan dan dianggap tidak tertolong, akhirnya satu ekor sapi dipotong. Ini atas dasar hasil musyawarah dengan RT, RW, BPD, dan Kepala Desa,” ujar Andika.
Meski demikian, pihak BUMDes tidak menjelaskan secara rinci sejak kapan pemindahan sapi ke luar desa dilakukan, termasuk alasan teknis serta prosedur yang ditempuh dalam proses karantina tersebut. Selain itu, belum ada penjelasan terkait lokasi pasti dan kondisi terkini tujuh ekor sapi yang disebutkan berada di Malingping.
Minimnya informasi ini memicu sorotan publik, terutama terkait aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program yang dibiayai oleh Dana Desa. Warga berharap adanya keterbukaan informasi serta pengawasan dari pihak berwenang guna memastikan program ketahanan pangan berjalan sesuai tujuan.
Sejumlah pihak menilai, program ketahanan pangan seharusnya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa, baik dalam bentuk peningkatan ekonomi maupun ketersediaan pangan. Namun, jika pengelolaannya tidak transparan, program tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kecamatan Panggarangan maupun dinas terkait di Kabupaten Lebak terkait hasil monitoring, evaluasi, atau langkah tindak lanjut atas polemik tersebut. ***
