POROSIDN.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penilaian atau grading terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai upaya mengevaluasi kapasitas operasional dapur, menjaga keamanan pangan, serta memastikan pemerataan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Grading tahap pertama akan menyasar dapur-dapur SPPG yang beroperasi di Pulau Jawa, khususnya wilayah dengan jumlah dapur yang dinilai telah melampaui kapasitas maksimal pelayanan kepada penerima manfaat.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya penataan tata kelola SPPG agar setiap dapur beroperasi sesuai kapasitas produksi dan kebutuhan penerima manfaat di wilayah masing-masing.
Menurutnya, pertumbuhan jumlah dapur SPPG harus diimbangi dengan pengelolaan yang terukur, termasuk memperhatikan kemampuan produksi, kualitas makanan, ketepatan sasaran, dan pemenuhan standar keamanan pangan.
"Grading ini penting untuk memastikan jumlah SPPG di suatu wilayah sebanding dengan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat. Kami ingin memastikan bahwa setiap dapur yang beroperasi mampu memberikan pelayanan secara optimal, baik dari sisi kapasitas produksi, kualitas makanan, terutama pemenuhan standar keamanan pangan," ujar Prima, Minggu (8/11/2026).
Ia menjelaskan, konsentrasi jumlah SPPG yang terlalu tinggi di suatu wilayah berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan distribusi pelayanan. Sementara itu, masih terdapat wilayah lain yang membutuhkan penambahan akses layanan MBG.
Melalui proses grading, BGN akan memetakan kondisi operasional setiap SPPG berdasarkan kapasitas produksi dan kebutuhan penerima manfaat. Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan langkah penataan agar pelayanan MBG berjalan lebih efektif dan proporsional.
Prima menegaskan, pemerataan pelayanan menjadi salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. BGN tidak ingin terjadi penumpukan dapur di wilayah tertentu, sementara kebutuhan penerima manfaat di daerah lain belum terpenuhi secara optimal.
"Prinsipnya, kami ingin memastikan pelayanan MBG berjalan secara merata. Jangan sampai terdapat wilayah dengan jumlah SPPG yang terlalu padat, sementara di wilayah lain masih terdapat kebutuhan penerima manfaat yang belum terlayani secara optimal. Penataan ini harus dilakukan berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan," jelasnya.
Pelaksanaan grading tahap pertama di Pulau Jawa dipilih dengan mempertimbangkan tingginya konsentrasi SPPG di sejumlah wilayah. Evaluasi tersebut juga akan memperhatikan keseimbangan antara jumlah dapur, kapasitas produksi, jangkauan distribusi, serta jumlah penerima manfaat.
"Melalui kebijakan ini, BGN menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola Program MBG agar pelaksanaannya tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga menjamin kualitas gizi, keamanan pangan, dan pemerataan pelayanan," Tandasnya.
