POROSIDN.COM – Pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Andra Soni memprioritaskan pembangunan desa sebagai strategi utama untuk mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di wilayah Banten.
Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi poin keenam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan pembangunan dari desa.
Penegasan itu disampaikan Andra Soni saat menggelar acara buka puasa bersama perwakilan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (10/3/2026).
“Kepedulian terhadap pemerintah desa adalah hal utama. Fokus saya adalah membangun desa untuk mengikis disparitas antara desa dan kota,” tegas Andra.
Ia menjelaskan, intervensi pembangunan desa sejalan dengan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sejumlah program unggulan yang menyentuh langsung masyarakat desa di antaranya Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), Pos Pelayanan Desa Sejahtera (Posyandra), peningkatan Bantuan Keuangan Desa, program sekolah gratis untuk SMA, SMK, dan SKh swasta, serta program Satu Desa Satu Sarjana.
Menurut Andra, selama ini pemerintah desa sering menghadapi kendala dalam pengembangan wilayah karena lebih banyak disibukkan dengan urusan administratif serta keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya urbanisasi dan kurang optimalnya penanganan infrastruktur dasar seperti jalan dan saluran irigasi.
Memasuki tahun pertama masa jabatannya, Andra menargetkan seluruh desa di Banten dapat terhubung dengan infrastruktur yang memadai. Hingga saat ini, Pemprov Banten telah menerima sekitar 2.000 usulan pembangunan jalan desa melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra).
“Desa patut diperjuangkan karena memiliki banyak potensi, mulai dari sektor pariwisata hingga pendidikan. Kami juga akan memberikan penghargaan bagi desa-desa yang memiliki inovasi dan keunggulan tertentu,” tambahnya.
Komitmen Gubernur Banten tersebut mendapat respons positif dari para kepala desa yang hadir. Salah satunya Kepala Desa Bayah Timur, Rafik Rahmat Taufik, yang menyampaikan apresiasi atas kebijakan Pemprov Banten menaikkan Bantuan Keuangan Desa dari Rp100 juta menjadi Rp120 juta.
“Kami berharap program yang berfokus pada pembangunan desa seperti Bang Andra, Posyandra, dan Penanganan Sarana Umum (PSU) dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan,” ujar Rafik.
Dampak positif program tersebut juga dirasakan di berbagai daerah. Kepala Desa Bojong Menteng, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Ajat Sudrajat, menyebut bantuan keuangan provinsi sangat membantu pengembangan desanya yang berada di dekat Terminal Ciboleger, kawasan transit wisata Suku Baduy.
“Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu memajukan infrastruktur serta mendukung pembinaan UMKM dan pemandu wisata,” jelas Ajat.
Hal senada disampaikan Kepala Desa Rancateureup, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Tati Mulyati. Ia menilai program sekolah gratis dan Satu Desa Satu Sarjana yang digagas Gubernur Banten memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Program Satu Desa Satu Sarjana dan sekolah gratis sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kami. Program ini membantu warga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” tuturnya.
Jika Anda ingin, saya juga bisa membuatkan versi berita media (lebih tajam seperti gaya koran/portal berita) atau membuat beberapa pilihan judul yang lebih menarik. ***
