POROSIDN.COM - Pemerintah mulai mempertimbangkan opsi pemangkasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penundaan sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multi-years. Langkah ini dipertimbangkan sebagai upaya antisipasi apabila lonjakan harga minyak mentah dunia memicu pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga melampaui batas aman 3 persen.
Usulan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan mendapat berbagai tanggapan dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menilai penyesuaian belanja negara perlu dipertimbangkan secara rasional guna menjaga disiplin fiskal dan stabilitas APBN di tengah potensi tekanan global terhadap harga energi.
“Defisit APBN kita memang sudah semakin mengkhawatirkan. Defisit APBN 2025 sebesar 2,96 persen saja merupakan yang tertinggi pasca-era reformasi, dengan mengecualikan masa pandemi,” ujar Anis dalam keterangan di Jakarta, Senin (9/3/2026).
Anis yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menilai, potensi kenaikan defisit anggaran tidak hanya dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Menurutnya, asumsi pertumbuhan penerimaan perpajakan dalam APBN 2026 juga dinilai terlalu tinggi.
Ia menjelaskan, target pertumbuhan penerimaan pajak dalam APBN 2026 dipatok sebesar 21,5 persen, jauh di atas asumsi pertumbuhan natural yang berada di kisaran 7,5 persen. Kondisi tersebut berpotensi membuat target penerimaan pajak sulit tercapai sehingga dapat mendorong defisit APBN melampaui 3 persen.
Lebih lanjut, politisi Fraksi PKS tersebut menilai opsi pemangkasan anggaran program MBG cukup rasional mengingat besarnya alokasi anggaran program tersebut yang mencapai Rp335 triliun. Selain itu, lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings juga menyoroti program MBG karena dinilai berpotensi menekan belanja negara dan memperlebar defisit fiskal.
Menurut Anis, pemerintah juga telah melakukan simulasi risiko (stress test) terkait kemungkinan kenaikan harga minyak dunia hingga mencapai rata-rata US$92 per barel per tahun akibat eskalasi konflik global.
Ia mengingatkan bahwa potensi pelebaran defisit APBN, baik karena faktor internal maupun eksternal, harus diantisipasi secara serius oleh pemerintah. Anis juga menyinggung penilaian lembaga pemeringkat internasional Moody's Investors Service yang sebelumnya menyoroti risiko fiskal Indonesia, serta Fitch Ratings yang memproyeksikan defisit anggaran dapat mencapai sekitar 2,9 persen pada 2026, lebih tinggi dari target APBN sebesar 2,69 persen.
Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, Anis menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus mempertimbangkan dampak paling kecil terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Ia menilai daya beli masyarakat hingga saat ini belum sepenuhnya pulih sehingga kebijakan fiskal harus disusun secara hati-hati.
Menurutnya, kebijakan menaikkan administered price atau harga yang diatur pemerintah seperti BBM, LPG, maupun tarif listrik justru berpotensi menekan daya beli masyarakat. Karena itu, penyesuaian melalui pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penundaan sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multi-years dinilai lebih rasional untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa menambah beban masyarakat. ***
